Tragis, Mutiara Gading Timur Darurat Banjir

Mutiara Gading Timur Banjir

Mutiara Gading Timur Banjir

SEJAK Kamis (17/1/2013) dini hari, hujan deras mengguyur perumahan Mutiara Gading Timur (MGT), Mustika Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Dampak hujan deras selama satu hari itu pun tidak tanggung-tanggung. Sekitar pukul 06.30 WIB, mulai dari arah Pondok Timur, menuju MGT, melewati Blok A hingga Blok E terendam banjir kurang lebih setinggi 50 cm.

MGT yang berada di bawah pengembang (developer) Grup ISPI belum pernah mengalami banjir sebesar itu. Selama ini, warga MGT paling banter hanya merasakan genangan banjir kurang lebih setinggi 10 cm. Itu pun setelah selokan (drainase) di wilayah pemukiman tak mampu lagi menampung debit air yang berasal dari pemukiman sekitar yang letaknya berada di atas MGT.

Saat itu, warga yang belum sempat meninggalkan rumah untuk menjalankan aktifitasnya pun memutuskan untuk tidak pergi. Mereka khawatir untuk meninggalkan keluarganya di rumah dengan kondisi banjir seperti itu. Sedangkan, sebagian warga yang sudah tiba di kantor atau masih terhambat di jalan karena macet, memilih untuk kembali pulang ke rumah.

Lokasi MGT yang mulai dijual kepada masyarakat sejak 2003 itu belum pernah mengalami banjir sebesar itu. Terlepas dari semua itu, warga MGT mengaku merasa terpukul dan dirugikan.

Mutiara Gading Timur Banjir

Mutiara Gading Timur Banjir

“Dulu, pada 2003, kami merasa nyaman tinggal di MGT. Tapi, kini, kami justru merasa nyaman hanya tinggal di dalam rumah. Sebab, kalau keluar rumah, ada genangan air setinggi 50 cm,” jelas Erwin, warga MGT.

Setelah musibah banjir itu, pihak RT dan RW 24 yang wilayahnya tergenang banjir di MGT melakukan konsolidasi untuk bertemu Lurah Mustika Jaya, Iman. Pertemuan pun digelar di Kantor Kelurahan Mustika Jaya, Sabtu (19/1/2013). Dalam pertemuan itu, hadir manajer MGT (Grup ISPI), Herry, Perumahan Grand Permata, Teguh, Lurah Mustika Jaya Iman, warga kavling RW 3, RW 6, serta warga RW 24.

Pihak Grand Permata diundang hadir dalam pertemuan itu karena pembuangan airnya diarahkan ke MGT sehingga mengakibatkan banjir. Lurah Mustika Jaya, Iman pun berjanji akan mencari solusi terbaik. “Air jangan semua ditumpahkan ke MGT. Permasalahan ini akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi,” jelas Iman.

Sedangkan, manajer operasional MGT (Grup ISPI) Herry berjanji untuk menambah pintu-pintu air dan menaruh pompa-pompa air untuk menyedot air (banjir) dan dibuang ke kali. Dia berharap sistem drainase harus terintegrasi dengan wilayah sekitar.

Pertemuan pembahasan pun berlanjut dua pekan kemudian. Kali ini, Ketua RW 24, Alimudin mengundang pengurus RW dan RT untuk membicarakan masalah banjir di kantor RW 24, Sabtu (2/2/2013) malam. Ketua RW 24 mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan pihak MGT (Grup ISPI) untuk membuat tanggul/waduk. Namun, warga menolak. Mereka berpendapat apakah tanggul/waduk benar-benar solusi yang tepat.

Salah satu contoh adalah tanggul tanggul Jati Asih, Bekasi, jebol lantaran tidak dapat menahan 650 kubik per detik air akibat kiriman dari Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/2/2013).

“Kondisi ini berbahaya, karena Bekasi tidak hujan, dan air datang lebih dari yang kemarin,” ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Kadisbinmarta) Kota Bekasi, Momon Sulaeman saat dihubungi Republika, Senin (4/2/2013).

Proses pembuatan tanggul/waduk pun harus mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) dan Izin Lingkungan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses Amdal, dimulai dari pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses Amdal, penunjukkan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotan Komisi Penilai Amdal, dan pelaksanaan konsultasi publik. Selain itu, peraturan ini mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan diatur adanya pengumumam pada saat permohonan dan persetujuan izin lingkungan.

Mutiara Gading Timur Banjir

Mutiara Gading Timur Banjir

Dalam menangani permasalahan yang terjadi, menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Rinto Andrianto, pihaknya siap membantu. Kendati demikian, Rinto mengaku dirinya adalah sebagai ‘tukang cuci piring’. Sebab, dia selalu membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Rinto mengingatkan kepada warga bahwa developer pun banyak yang ‘bandel’. “Contohnya, termasuk Grup ISPI sendiri. Mereka mengajukan izin apa? Tapi yang dibangun mana? ISPI bandel juga, banyak mengemplang. Pembangunan itu harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Mari sama-sama mengurai benang kusut,” jelas Rinto.

Gebrakan RW 24

Pada Minggu (3/2/2013) pagi sekitar pukul 10.00 WIB, warga RW 24 bersama Ketua RW 24 Alimudin, melakukan aksi untuk menutup saluran air yang mengarah ke perumahan MGT dengan membuang batu-batu di saluran yang terletak di dekat SDN Mustika Jaya. Aksi tersebut mendapat tanggapan dari Camat Mustika Jaya Nadih Arifin. Camat Mustika Jaya mengundang RW 24 untuk melakukan pertemuan dengan pihak MGT (Grup ISPI), perumahan Grand Permata, serta para sesepuh Mustika Jaya di Kelurahan Mustika Jaya, Senin (4/2/2013). Inti pertemuan itu semua pihak terkait untuk mencari jalan terbaik.

Pintu Gerbang Mutiara Gading Timur

Pintu Gerbang Mutiara Gading Timur

Pihak MGT (Grup ISPI) yang diwakili Herry pun turut mempertanyakan peran Pemerintah Kota Bekasi, Camat Mustika Jaya dan Lurah Mustika Jaya, kenapa memberikan izin kepada perumahan-perumahan baru yang letaknya berada di atas perumahan MGT. Sebab, saluran pembuangan air dilimpahkan kepada perumahan MGT.

“Langkah konkret terdekat adalah melakukan normalisasi saluran air,” jelas Herry.

Terlepas dari semua itu, warga MGT telah menjadi korban banjir. Warga MGT, sebagai konsumen merasa dirugikan dengan kondisi yang ada saat ini.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam BAB VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi: Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi konsep strict liability (tanggung jawab mutlak), yaitu bahwa produsen seketika itu juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa mempersoalkan kesalahan dari pihak produsen. (rio)

 

 

 

 

 

3 Tanggapan

  1. Tanah yang seharusnya jadi lahan serapan air, dijadikan perumahan. Makin sedikit tanah serapan air, kasihan air bingung mau kemana, ya akhirnya numpang beteduh di rumah warga😀

  2. Betul Bung Jamin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: