PU Indikasikan Penyimpangan Tata Ruang

JAKARTA – Kementerian Pekerjan Umum (PU) mengindikasikan adanya penyimpangan tata ruang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Penyimpangan itu terjadi karena penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan dan melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2008 tentang Penataan Kawasan Jabodetabekpunjur.MGT Pintu Gerbang

“Dari peta simpangan tahun 2011 yang kami miliki, ada indikasi penyimpangan karena perubahan fungsi lahan,” kata Direktur Perkotaan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana,  di Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Dari hasil peta satelit analisis tersebut, lanjut dia, terlihat hampir seluruh wilayah Jabodetabekpunjur berwarna kuning yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan. Demikian pula, warna merah  yang menyatakan penyimpangan  tata ruang, juga ditemukan dalam peta.

“Namun, saya kira  untuk mendapatkan data persentase detail baru terlihat setelah hasil audit tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur selesai,” ujar Dadang seperti tertulis di Investor Daily, edisi Jumat (8/2/2013).

Penyimpangan tata ruang  bisa saja terjadi ketika pembangunan yang dilakukan oleh developer atau individu tidak sesuai isi persyaratan perizinan.  Pemerintah daerah di antaranya dapat  memberikan izin membangun di wilayah tertentu dengan syarat dilakukan rekayasa teknologi, seperti membuat sumur serapan.

“Penyimpangan akan terjadi jika tidak membuat sumur resapan,” imbuh  dia.

Dadang menegaskan, pelanggaran tata ruang di wilayah Jabodetabekpunjur  bakal  dikenai sanksi, mulai dari administrasi, pidana hingga pembongkaran bangunan sesuai Undang-Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang. Pelanggaran tata ruang  juga akan diselidiki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tata ruang.

Audit tata ruang ini akan dilakukan di seluruh kawasan Jabodetabekpunjur, termasuk Kota Depok yang belum memiliki perda tata ruang lantaran masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Audit tata ruang Kota Depok akan dilakukan sesuai Perpres No 54/2008.

Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Iman Soedrajat mengungkapkan, permasalahan  ketidaksesuaian landuse di Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan hasil dari pembangunan yang masif tanpa kendali. Pembangunan di wilayah ini seharusnya melibatkan seluruh stakeholder baik di daerah maupun pusat.

Iman berharap hasil audit tata ruang itu nantinya bisa menunjukkan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dengan begitu, jika ada pelanggaran, pihak yang melanggar dapat ditindak sesuai ketentuan.

“Terlebih lagi peraturan presiden itu memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang lebih kuat daripada aturan hukum mengenai penataan ruang terdahulu sehingga lebih memberikan efek jera kepada pelanggarnya,” kata Iman yang juga  direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU. (ean/Investor Daily, Jumat, 8 Februari 2013)

Satu Tanggapan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: